daranggi personal blog

Dalam kehidupan bernegara, kita mengenal ideologi sebagai sebuah paradigma yang mendasari sistem pedoman pelaksanaan untuk mencapai cita-cita negara, pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Iedologi sebuah negara merupakan dasar pelaksanaan sistem pemerintahan negara tersebut dalam keberlangsungan kehidupan negara sehingga menjadi dasar negara.
Di dunia ini, dalam pemerintahan yang ada saat ini terdapat tiga kutub paradigma atau ideologi yang merangkum kesemuanya yang ada. Adapun paradigma itu adalah paradigma sosialis-komunis, paradigma liberalis-kapitalis, dan paradigma Islam.
Sejauh ini dalam upaya-upaya mengenal negara-negara yang ada di dnuia, kita perlu mengetahui sistem pemerintahan yang ada sebagai bahan perbandingan sistem pemerintahan dan negara tersebut.
Dengan mengenal sistem pemerintahan negara-negara di dunia, maka kita bisa mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan antar berbagai negara. Hal ini dapat menyangkut tentang sistem pemerintahannya, sejarah kelahirannya, pusat kekuasaan serta hubungan pemerintah dengan rakyatnya masing-masing. Dan pada intinya itu dengan mengenal sistem pemerintahan negara yang ada di dunia, salah satunya adalah Yordania, maka kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang sesuai dengan lingkungan dan corak sistem pemerintahan yang ada sekarang.
Perbandingan sistem pemerintahan merupakan salah satu upaya memberikan value yang baik dapat proses perkembangan perjalanan sistem pemerintahan negara-negara yang ada di dunia, maka itu merupakan corak keragaman yang bisa dijadikan masukan atau nilai yang penting.
Dalam Negara Yordania, terdapat sebuah system pemerintahan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai aliran sehingga dalam perkembangannya memiliki system pemerintahan yang kapitalis-sosialis- komunis. Dan dalam melihat masyarakatnya mayoritas beragama Islam sehingga sedikit banyak pengaruh paradigma Islam masuk dalam di tatanan system pemerintahan Negara Yordania.
Sejauh ini Negara Yordania merupakan Negara yang memiliki ciri khas tersendiri dari Negara-negara di timur tengah. Dengan melihat seajrah perjalanan Negara Yordania,
maka kita dapat mengambil manfaat bagaimana Negara Yordania dalam kancah perbandingan dengan Negara-negara yang ada di dunia lainnya.
Perbandingan sisetm pemerintahan yang ada di dunia, dapat kita ambil sebagai tolak ukur yang berarti dalam menentukan rekomendasi dalam perjalanan sebuah paradigma Negara yang terus menerus akan tetap berubah seiring dengan tuntutan rakyat atau masyarakat.




PROFIL NEGARA YORDANIA

Yordania adalah salah satu Negara yang berada di dalam wilayah timur tengah yang memiliki ibukota di kota Amman. Negara ini menperoleh kemerdekaan pada tangga 25 Mei 1946. Yordania dalam kurun waktu tiga dasawarsa telah menjadi salah satu negara penampung pengungsi paling besar di dunia. Terutama bagi Negara tetangga yang terdekat.
Yordania secara geografis terletak dalam wilayah yang berbatasan dengan Negara Suriah di sebelah utara, Negara Arab Saudi di sebelah selatan, Negara Israel di sebelah barat dan Negara Irak di sebelah timur.
Yordania dengan sebutan nama aslinya Al-Mamlaka Al Urdiniya Al-Hasyemiyah memiliki luas wilayah sekitar 96.089 Km2. kemudian Negara ini terbagi kedalam delapan wilayah pemerintahan local yang dipimpin oleh 8 gubernur.
Negara Yordania dipimpin oleh seorang Raja bernama Raja Abdullah (1999) sebagai kepala Negara yang berbentuk kerajaan. Sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Ali Abdul Raqhib (2002).
Mengenai kependudukan, jumlah penduduk yang ada di Negara Yordania sampai tahun 2002 sekitar 5.153.378 jiwa. Kemudian mengenai kepadatan penduduknya mencapai 146 jiwa per mil. Di ibukota Negara saja, kota Amman, jumlah penduduknya mencapai 737.279 jiwa.
Suku bangsa yang ada di Negara Yordania mayoritas berbangsa arab dan sebagian kecil sirkasia, Armenia dan Kurdi. sehingga dalam bahasa resminya pun menggunakan bahasa arab. Dan mengenai agama yang dianut oleh masyarakatnya hampir mencapai 93,6 % mayoritas Islam (Sunni). Sedangkan yang beragam Kristen sekitar 6,4 %.
Di Negara Yordania mata uangnya adalah dinar. Dan dari segi perekonomian Negara Yordania merupakan salah satu Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini dapat terlihat dari GNP perkapita yang telah mencapai 6 % pertahun, sementara pertumbuhan penduduknya hamper separuhnya yaitu sekitar 3,5 %. Walaupun Negara Yordania merupakan Negara Timur Tengah yang miskin bahan tambang dan harus mengimport minyak itu dari luar negeri.
Dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Negara Yordania itu berasal dari hasil tani dan sumber alam lainnya. Hasil pertanian yang diperoleh di Negara Yordania adalah padi-padian, buah zaitun, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dari bahan sumber alamnya yang dapat diolah di Negara Yordania yaitu pospat, garam, sdangkan perkembangan pengolahan bahan tambang lainnya adalah tekstil, plastic, semen, dan prosesing makanan.
Maka dari itu sejauh ini perkembangan Negara Yordania dari bidang ekonomi menghasilkan income per capita sebesar $ 3.500 pada tahun 2002. sedangkan GNP nya mencapai $ 16 bilyun pada tahun 20002. sehingga budget yang ada di Negara Yordania mencapai $ 99,3 bilyun pada tahun 1999.

KONSTITUSI NEGARA YORDANIA

Negara Yordania merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Sehingga sistem pemerintahannya adalah berbentuk kerajaaan parlementer. Dalam perjalanan perkembangan negara Yordania, telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sehingga sedikit banyaknya ada pengaruh dari negara-negara yang terlibat dalam kehidupan negara Yordania.
Akibat pengaruh dari negara-negara terutama negara barat yang begitu kental, maka keadaaan perkembangan negara Yordania pun sedikit banyak berhaluan liberalis-kapitalis. Namun dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam, juga sistem pemerintahan Yordania di pengaruhi oleh ajaran atau paradigma / ideologi Islam.
Sejauh ini kosntitusi negara Yordania adalah berparadigma pada ideologi Islam, walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak di pengaruhi oleh ajaran kapitalis – liberalis.
Pada tanggal 20 pebruari tahun 1928, telah terjadi perjanjian antara Inggris dengan negara transyordania, atau Yordania sekarang. Perjanjian itu ditandatangani di yerusallem. Dalam perjanjian itu terdapat hal yang disepakati bersama seperti hal menegakan supremasi Inggris di wilayah mandat dan memberikan tempat yang istimewa bagi Inggris dalam hak-hk prerogratif terhadap perundang-undanganTransyordania, hubungan luar negeri, masalah keuangan dan perlindungan terhadap kaum atau orang-orang asing dan golongan minoritas.
Dalam kesepakatan itu nampak bahwa negara Yordania begitu mudahnya di kuasai dan dipengaruhi oleh negara Inggris, terutama dalam kekuasaan pemerintahan yang semestinya sebagai sebuah kedaulatan yang mesti di pertahankan dan diakui oleh negara-negara lain.
Dalam perjanjian itu sangat begitu menyudutkan keadaan Transyordania dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menentukan dan mengembangkan negara yordania kedepannya.
Seiring dengan itu, terjadi amandemen yang pada tahun 1934 dimana Emir berhak mengangkat perwakilan konsuler di lua negeri. Posisi Yordania pada saat tahun awal-awal kemerdekaannya sangat bergantung pada Inggris. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya subsidi yang diberikan dan tenaga ahli Inggris di Yordania. Hal ini dapat kita anggap bahwa Yordania begitu tunduk pada kehendak Inggris
Namun pada tahun perkembangannya itu transyordania untuk pertama kalinya di antara semua negara timur barat , Yordania mempunyai pemerintah front rakyat, yakni koalisi Liberalis-Sosialis-komunis yang dalam konsteks Timur Tengah berarti perjuangan menentang Konservatif domestik dan pengaruh barata sehingga mererat hubungan dengan dunia Arab dan blok Soviet.
Sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah di sepakati itu, perdana menteri Nabulsi berunding dengan negara Inggris untuk membatalkan perjanjian aliansi. Inggris pada dasarnya setuju namun ini semua berarti penghentian pula bantuan subsidi. Namun dalam menyikapi hal tersebut Yordania justru mendapatkan tawaran untuk mendapatkan bantuan sebagai pengganti subsidi itu.
SISTEM PEMERINTAHAN DALAM NEGARA YORDANIA

Pada saat pemerintahan Faisal jatuh di Suriyah dari bulan Juli 1928 sampai dengan maret 1921, di Transyordania tidak ada pemerintahan penduduk asli. Wilayah tersebut langsung berada di bawah kekuasaan kekuasaan Inggris sebagai wilayah mandat Palestina yang di tandatangani oleh negara Inggris pada konferensi di san Remo.
Setelah penyelesaian perdamaian, Putra kedua Raja Husein, Emir Abdullah, tiba di tranyordania dari wilayah selatan. Tujuan kedatangannya ialah menyerbu Suriah yang diduduki Prancis dan tujuan memulihkan kekuasaan Faisal. Ia dibujuk oleh sekretaris Kolonial agar menerima jabatan sebagai emirat di Transyordania.
Pada tanggal 1 April 1921 Abdullah dilkukuhkan ebagai emirat di Amman dengan subsididari Inggris. Gelar Emiratnya hanya merupakan formalitas dan keberadaannya terancam oleh ibnu Saud yang merindukan sebagian besar dari wilayah Abdullah.
Pemerintahan Yordania di organisasikan dalam garis yang telah teruji di semikolonia Inggris. Pada tanggal 16 April 1928 Undang-Undang Dasar Transyordania diberlakukan oleh Inggris dengan izin Abdullah. Hal ini memberi wewenang legislatif dan eksekutif kepada Emir Abdullah sebagai raja Transyordania, yang dibantu oleh dewan legislatif dan eksekutif. Wewenang raja Emir saat itu dan dewan legislatif untuk membuat Undang-Undang yang dibatasi oleh kewajiban dalam perjanjian Yordania dengan Inggris.
Dewan legislatif didasarkan atas hak pilih tidak langsung dan menjamin perwakilan yang berimbangbagi golongan agama, minoritas nasional dan suku badawi (kaum pengembara). Di atas struktur penduduk asli ini berdiri pemerintahan mandat palestina dan Transyordania yang diwakili oleh seorang residen yang permanen di Amman. Residen mengawasi pemerintahan Arab dan membantu melalui para penasehat Inggris dari berbagai departemen pemerintah.
Pada tanggal 25 April 1946, Emir Abdullah menerima gelar raja. Lingkungan politik transyordania menuntut perubahan perjanjian. Kemudian pada tanggal 15 maret 1948 ditandatangani perjanjian baru antara Inggris dengan Transyordania di Amman. Selain itu didirikan dewan pertahanan gabungan antara Inggris dengan Transyordania guna memelihara keamanan Transyordania terhadap pihak luar.
Pada tanggal 26 April 1949 Abdullah mengubah nama negaranya menjadi kerajaan Hashimiyah Yordania. Keputusan penyatuan wilayah barat dan timur sungai Yordania ini meningkatkan jumlah penduduk kerajaan menjadi du kali lipat. Akibatnya beberapa orang Palestina termasuk pula didalam kabinet Yordania.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan raja Abdullah dianggap boneka Inggris. Sehingga Uni Soviet menolak masuknya Yordania ke dalam PBB pada bulan Agustus 1947. dan pada akhirnya raja Abdullah pada tangal 20 Juli 1951 dibunuh, sehingga mengakhiri tokoh pemimpin yang memberikan pandangan luas untuk masa depan dan secara konsisten memimpin mereka untuk mencapai cita-cita akhirnya pada tanggal 5 september Talal di nobatkan menjadi raja Yordania.
Karena penderitaan penyakit yang dialami oleh Talal, sejak pertengahan Mei 1952 negaranya dipimpin oleh dewan mahkota selama raja tidak ada. Pada tanggal 11 agustus 1952 parlemen bikameral mengangkat putranya, Husein, menjadi raja Yordania. Ketika berusia 18 tahun Husein di nobatkan di Amman bertepatan edngan naik tahtanya keponakannya Faisal II di Irak.
Sistem pemerintahan negara Yordania yang dulu masa sejarahnya sangat terpengaruh oleh pengaruh Suriah sebagai bagian dari negara Transyordania dan mendapat pengaruh Inggris yang melaksanakan mandat dari Negara palestina sebagai pemegang kekuasaan sepenuhnya negara Yordania.
Namun setelah negara Yordania merdeka pada tanggal 25 Mei 1946, mereka sendiri mempunyai kewenangan untuk memiliki sistem pemerintahan nya sendiri. Sebagai negara yang berbentuk kerajaan yang berparlemen, maka sistem pemerintahan adalah monarki parlementer dengan dipimpin oleh seorang raja yang diturunkan secara garis keturunan kerajaan tersebut. Sedangkan dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh perdana menteri sebagai kedudukan yang memiliki nilai politik dalam pemerintahannya.

SISTEM POLITIK NEGARA YORDANIA

Secara politik penambahan penduduk bangsa Palestina membawa pengaruh ganda terhadap kerajaan Yordania. Di satu pihak, ketidak puasan dan kekecewaan para penguasa terhadap keadaan mereka tidak saja ditujukan kepad Israel, Amerika dan Inggris tetapi juga kepada pemerintah Yordania. Akibatnya tumbuh oposisi etrhadap pemerintahan Yordania.
Oposisi ini tebagi kedalam sejumlah kelompok. Beberapa diantaranya mengikuti para tokoh terkemuka dan yang lainnya mencari inspirasi dalam ideology.
Sulaiman Pasha Nabulsi, mantan menteri cabinet dan duta besar untuk London yang memutuskan hubungan dengan kelompok penguasa sekitar tahun 1950, muncul sebagai tokoh terkemuka dalam apa yang dinamakan dengan front nasional dan partai sosialis nasional. Kedua organisasi sayap kiri ini menetang keras pemerintah Yordania. Kedalam daftar oposisi serta kelompoknya dapat ditambahkan beberapa partai antar arab yang menyerukan revolusiterhadap system yang berlaku di Yordania.
Dengan berjalannya waktu, kelomopk oposisi ini kemudian menjadi penting. Kelompok palestina, baik yang setia maupun yang menentang pemerintah meningkatkan pengaruhnya terhadap politik dan pemerintah. Parlemen yang didominasi oleh oposisi ini pada bulan Mei 1951 menolka anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Karena mosi tidak percaya sehingga hal ini merupakan babak abru dalam sejarah politik Yordania, kemudian raja membubarkan parlemen.
Raja husein tampaknya berhasrat mengadakan rekonsiliasi politik. Langkah pertamanya ialah mengganti perdana menteri Taufik Abul Huda. Posisinya digantikan oleh Fauzi Al-Mulki yang kemudian memilih pemimpin liberal, Anwar Al-Khatib, sebagai menteri ekonomi dan pembangunan.
Raja Husein membubarkan parlemen dan berjanji akan menyelenggarakan pemilu baru pada bulan April. Kemudian Komite Nasional yang baru terbentuk, berupa koalisi partai dan kelompok nasionalis dan sayap kiri. Bersidang di kota Amman guna mengatur strategi bagi pemilu yang mendatang. Agendanya berisi permintaan agar Mesir, Arab Saudi, dan Suriah bersama-sama membantu keuangan Negara Yordania untuk menggantikan subsidi Inggris sehingga Yordania bebas dari dominasi dari Inggris. Tokoh utama dalam komite ialah Sulaiman Na Bulsi yang dengan optimis menyatakan bahwa dengan pemilu bebas, niscaya oposisi akan meraih 20 $ suara.
Dalam periode antar perang yang berkuasa adalah Taufik Pasha Abul Huda di bawah pengawasan pemerintah Inggris. Amandemen diterima pada tahun 1938 untuk Undang-Undang Dasar dan pada tahun 1941 untuk perjanjian dengan Inggris yang mengubah sedikit pola politik dan pemerintahankendali Inggris.
Perang dunia ke duatidak meluas ke transyordania, jaid hanya berpengaruh secara tidak langusng terhadap pemerintahan Raja Emir Abdullah. Peristiwa yang penting ialah partisipasi legiun arab dalam kampanye Irak dan Suriah, sementara itu Amman menjadi tempat berlinfung bagi pengungsi Irak yang melarikan diri dari Baghdad selama kudeta Rasihd Ali. Posisi internasional Transyordania atau Yordania antara tahun 1921 dan pada tahun 1945 kurang menonjol karena kelemahan negaranya dan kebergantungannya pada Negara Inggris. Secara politis, Transyordania dan ambisi Raja Abdullah merupakan kekuatan cadangan Inggris untuk masa mendatang, tetapi Inggris tidak hanya ingin memanfaatkan dalam periode antar perang ini karena ingin menjaga status quo.
Dalam perjalanan system politiknya, Negara Yordania telah melewati beberapa fase yagn cukup berpengaruh terhadap keberlangsungannya Negara itu. Hal nii dapat kita lihat pada system pemerintahan Yordania pada saat ini dimana Negara Yordania merupakan Negara yang memiliki system politik yang kuat dalam pengembangan keberlangsungan kenegaraan terutama bagi warga negaranya atau masarakat.

KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NEGARA YORDANIA

Transyordania atau Yordania termsuk Negara yang bisa dikatakan miskin, karena sebagian besar terdiri atas pertanian, atau penggembalaan dengan perdagangan yang seimbang. Transyordania termasuk wilayah pajak palestina dan dinaggap surga bagi para penyelendup. Perlindungan daerah padang pasir yang kurang tepat di perbatasan Suriah, Arab Saudi dan Irakmemudahkan lalu lintas perdagangan gelap. Cirri Emirat yang paling menonjol adalah tentaranya yang dikenal sebagai legiun arab. Kesatuan padang pasir yang dibentuk sekitar tahun 1921 dengan pasukan kecil yang berjumlah sekitar 1000 orang ini lambat laun tumbuh menjadi besar dan berwibawa.
Anggota legiun hanya terdiri atas sukarelawan berkebangsaan arab. Tidak hanya bangsa Transyordania, juga bangsa Irak, Hejaz, Palestina, Suriah dan Timur Tengah lainnya. Jadi ia merupakan inti tentara pan-arab, seandainya tentara itu dibentuk dan berfungsi sebagai alat yang berguna bagi politik Inggris
Emirat juga memiliki pasukan perbatasan Transyordaniayang dibentuk menurut perjanjian Inggris dan Transyordania pada tahun 1928. tugas satu-satunya ialah mempertahankan perbatasan dan menurut perjanjian itu pasukan perbatasan Transyordania merupakan formasi Imperium Inggris di bawah komando Komisaris tertinggi Palestina.

KESIMPULAN
Dalam kehidupan manusia, kita akan tentu selalu bersatu dan senantiasa berkelompok yang pada akhirnya dapat saling bertukar pikiran dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan hal itu maka sebagai manusia yang hidup dalam sebuah tatanan masyarakat yang kompleks maka kita perlu sebuah aturan atau sebuah ideology yang jelas terutama dalam kehidupan bernegara.
Negara Yordania merupakan salah satu Negara yang berbentuk kerajaan di wilayah Timur tengah dengan memiliki dua parlemen. Dalam system pemerintahannya, Negara Yordania adalah salah satu Negara yang berparadigma kapitais- liberalis dengan terpengaruh juga oleh faham komunis.
Padahal dalam social budayanya, masyarakat Yordania mayoritas bergama Islam, tetapi dalam pelaksanaan system pemerintahannya sangat terpengaruh oelh blok barat. Hal ini di sebabkan karena Negara Yordania telah dibantu oleh Negara Inggris padahal megara Yordania itu di peralat oleh Negara barat untuk memantapkan kekuasaannya di tanah timur tengah.
Negara Yordania di satu sisi Negara yang mampu meningkatkan pendapatan perkapitanya, hal ini dikarenakan jumlah kepadatan penduduk dan income yang diperoleh cukup signifikan. Tetapi di satu sisi lain juga ternyata Negara Yordania merupakan Negara yang pernah atau masih memiliki tingkat kesejahteraan penduduknya yagn terbilang miskin.

Dalam mengenal ilmu perbandingan system pemerintahan, setidak-tidaknya kita dapat memperoleh nilai yang dapat kita simulasikan dalam system pemerintahan yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat atau warga Negara.
System perbandingan pemerintahan pada dasarnya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terkait dengan system pemerintahan-sistem pemerintahan yang ada pada Negara-negara di dunia. Hal ini sangat di butuhkan untuk merumuskan dan memformulasikan system pemerintahan yang baik untuk kedepannya, terutama yang sesuai dengan latar belakang dan kondisi budaya masyarakat di Negara tersebut.
Dalam makalah ini kami dapat memberikan gambaran mengenai system pemerintahan yang ada di wilayah timur tengah, salah satunya itu adalah Negara Yordania. Dalam system pemerintahan Negara Yordania, kita dapat mengetahui sebuah paradigma suatu Negara yang terus menerus akan mencari bentuk yang sesuai dan cocok dengan perkembangan Negara tersebut. Maka dari itu, perjalanan sejarah sebuah Negara sangat terkait juga dengan dasar system pemerintahan kedepannya. Karena perubahan paradigma atau ideology sebuah Negara mungkin saja dapat berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan kehidupan hubungan antar Negara yang ada di dunia.

( Tulisan ini adalah makalah dalam rangka memenuhi tugas kuliah ” Perbandingan Sistem Pemerintahan” sewaktu penulis masih aktif kuliah di IPDN Jatinangor kira-kira bulan Desember 2006. Dengan Dosen Drs. Ismail Nurdin, M.Si)